GUBUK KATA

BILA putusan-putusan peradilan berkualitas dan memenuhi rasa keadilan, masyarakat dengan sendirinya akan menghormati kewibawaan hukum dan hakim. Demikian dikatakan Dr H Imam Anshori Saleh, SH MHum, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) RI saat stadium general dan talkshow hukum, Kamis (12/6), di rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang. Kerja sama fakultas Syariah UIN Maliki, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB), dan Penerbit Intrans Publishing dalam rangka Dies Maulidiyah UIN Maliki ke-X mengusung tema Membangun Wibawa Hukum menuju Indonesia Bermartabat. Mantan wakil ketua KY tersebut melanjutkan, kenyataannya banyak hakim yang miskin yuresprudensi dan kurang kreatif dalam melakukan penemuan hukum (recht finding). Hakim lebih cenderung gemar menjiplak produk warisan kolonial. Selain itu, penulis buku Konsep Pengawasan Kehakiman (2014) ini menyatakan bahwa etika menjadi indikator pokok hakim yang baik. Pelanggaran etika aka...

SEIRING kuatnya ancaman terorisme Islamic State of Irak and Syria (ISIS) yang disambut kalangan ekstrimis radikal di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang menggelar dialog pencegahan terorisme, Rabu (19/11) lalu, di rektorat UIN Maliki Malang. Prof Dr Irfan Idris MA, Direktur Deradikalisasi BNPT, menyosialisasikan program kontra radikalisasi dan deradikalisasi untuk membendung gerakan radikal. Upaya ini ditempuh antara lain melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian hidup kepada para narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu juga digencarkan sosialisasi pada seluruh perguruan tinggi sekolah-sekolah yang kian menunjukkan anarkisme edukasi, serta pesantren yang sering diidentikkan sebagai sarang teroris. Upaya pemberdayaan rumah ibadah juga digerakkan. Pasalnya, banyak masjid yang dibajak kalangan radikalisme teroris untuk mendakwahkan doktrin-doktrin kerasnya. Pemateri lainnya, KH...

SEBAGAI akademisi seharusnya mahasiswa jangan berumah di atas angin jauh dari realita kemasyarakatan. Itu yang disampaikan Luthfi J Kurniawan, Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Malang Corruption Watch (MCW) saat diklat advokasi HMI cabang Malang, Sabtu (28/12/2013). Mahasiswa sebagai entitas intelektual dituntut mempraksiskan segunung teori yang diasupnya. Bukan lagi hanya menjadi hakim epistemik yang bertugas memfatwa dan memvonis benar salah ilmu pengetahuan. Luthfi menyayangkan mayoritas organisasi kemahasiswaan kini yang memelan pengaruhnya terhadap kebijakan publik. Organisasi kemahasiswaan sejatinya harus mampu berperan sebagai katalisator menuju transformasi masyarakat yang lebih baik. Dalam ranah kebijakan politis, usulan progresif mahasiswa sebagai karya akademik alternatif dapat menjadi pertimbangan briliian para stakeholder. Mahasiswa juga dapat menggencarkan gerakannya ke arah pemberdayaan masyarakat yang kini diambil alih lembaga swadaya masyarakat. Mahasiswa har...

WISMA Kalimetro yang biasanya didatangi warga yang tersangkut masalah hukum maupun pelayanan publik hari itu jadi meriah. Bermacam elemen mulai dari kelompok warga, akademisi, aktivis kampus, wartawan, dan biokrat pemerintahan memenuhi halaman markas Malang Corruption Watch (MCW). Mereka memeringati hari jadi 15 tahun MCW, Sabtu (31/5). Ulang tahun MCW dibagi tiga sesi dan diisi dengan penyampaian laporan kerja satu semester dan sarasehan evaluasi kinerja MCW. Dalam lapoan keja triwulan MCW disebutkan, dalam upaya mengawal demokrasi di tahun pemilu ini, MCW sebagai komponen civil society gencar menyuarakan lima menit untuk lima tahun, himbauan agar masyarakat tak gegabah menggunakan hak pilihnya. Agenda pencegahan jangka panjang dalam mendorong terwujudnya sistem demokratisasi yang bersih dan sehat. Selain, dilancarkan pendidikan warga mengenai esensi dan peratuan pemilu, serta penguatan kapasitas kelompok warga. Di samping penguatan kerja-kerja pengawasan dan advokasi sejuml...